Ketapang, (beritairn.com) – Bupati Ketapang Martin Rantan SH melantik Kepala desa terpilih Ahmad Suharto, selaku kepala desa Negeri Baru kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

Seremoni pelantikan Kepala Desa Negeri Baru kecamatan Benua Kayong berlangsung di Aula Pendopo Bupati Ketapang, Senin (16/4).yang dihadiri Wakil Bupati Drs Suprapto S. Fokopimda, Kepala Dinas, kepala badan, kepala Kantor, tokoh masyarakat desa negeri baru.

Dalam sambutannya Bupati Martin Rantan SH mengatakan, otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah berdasarkan atas prakarsa serta kemampuan daerah.

Disamping itu disampaikan Bupati bahwa Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong terselenggaranya otonomi desa bagi desa yang berada diwilayahnya, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat mencapai tujuan yakni peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat desa serta terwujudnya desa mandiri.

Dalam menyelenggarakan otonomi desa sebagai wujud upaya mengatur dan mengurus rumah tangga desa maka desa memiliki kewenangan yang telah ada sebagai hak asal usul desa disamping kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundangan.

Kewenangan merupakan hak asal usul desa disebutkan Bupati martin Rantan yaitu menetapkan Peraturan desa yang kedua menyelenggarakan pemerintahan desa, tiga memiliki pimpinan pemerinatahn desa empat memiliki kekakayaan desa, lima menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa dan enam memberdayakan masyarakat desa untuk bergotong royong dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan tujuh mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga.

Bupati mengatakan berkaitan dengan kewenangan pertama menetapkan peraturan desa bagaimana desa mengatur tentag APBD desa dengan program Nawacita Presiden Jokowi itu diharapkan lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat padat karya, sehingga dengan ADD dan DD bisa menciptakan pekerjaan dimasyarakat, dan masyarakat yang bekerja dibayar dengan upah perhari kerja, sehingga kegiatan ekonomi diwilayah desa berjalan.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan desa Bupati mengharapkan jangan kades menerapkan sistem managemen bakul sate, artinya semua pekerjaan dilaksanakan sendiri, tidak membagi habis kepada bawahan.

Kedudukan kewenangan dan keuangan kades saat ini semakin besar maka disampaikan Bupati khsusus kepada kades terpilih yang baru saya lantik dalam melanjutkan penyelenggaraan Pemerintahan desa agar dilaksanakan secara transfaran dan akuntable yang didukung dengan sistem pengawasan yang optimal antara pemerintahan desa lembaga desa sehingga dapat memberikan warna baru yang positif untuk kesejahteraan masyarakat demi mewujudkn kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera.

Bandung – Deputi Pengembangan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Pol Dunan Ismail mengatakan harga satu gram narkoba jenis sabu-sabu jauh lebih mahal dibandingkan harga satu gram emas.

Dunan Ismail menyebutkan harga sabu Rp1,8 – Rp2 juta tiap gramnya sedangkan emas rata-rata Rp 400.000–Rp 600.000 per gram. “Dan kenapa narkoba banyak masuk ke Indonesia, itu karena pangsa pasarnya besar,” kata Irjen Pol Dunan Ismail di Bandung, Minggu (15 /4/2018).

Ditemui usai menjadi pembicara pada acara kampanye bahaya narkoba yang diadakan oleh Citilink Indonesia-BNN, Dunan mengatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN dan Universitas Indonesia angka prevalensi pengguna narkoba pada 2017 mencapai 1,77 persen atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba.

“Angka prevalensi di tahun 2014, kita masih di angka dua koma sekian, itu sampai lima juta. Tapi hasil penelitian terbaru itu menjadi sekitar 3,3 juta jiwa. Kalau dari angka prevalensi itu sudah ada penurunan. Saya kira itu hasil kita bersama,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk bisa menurunkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya.

“Itu dari Bappenas kita sudah ada parameter agar kita bisa menahan laju peningkatan prevelensi ini di angka 0,05. Makanya kita harus sudah tahun 2019 sudah bisa di angka 0,05,” kata dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, ada 71 jenis narkoba baru yang masuk ke Indonesia sehingga diperlukan kerja sama dari semua pihak untuk memerangi bahaya dari barang haram tersebut.

“Dan kita juga punya fungsi terkait rehabilitasi. Itu yang 3,3 juta pengguna narkoba itu harus kita selamatkan, kalau tidak mereka semua akan di bawa oleh bandar,” ujarnya.

“Jadi Kalau ada yang terkena narkoba segera lapor ke BNN atau polisi, itu tidak akan kena hukum. Malah kalau ada pihak-pihak seperti di dalam keluarga ada yang kena narkoba tapi tidak lapor itu malah bisa kena sanksi hukum,” katanya lebih lanjut.

Dia mengatakan BNN akan terus menggandeng semua komponen masyarakat seperti pihak maskapai penerbangan di Indonesia untuk ikut bergerak bersama-sama memerangi bahaya narkoba.

“Jadi BNN itu sebenarnya tidak hanya menggandeng maskapai saja tapi seluruh komponen masyarakat. Namun memang maskapai penerbangan itu kan salah satu komponen juga yang sangat penting, di situ jasa penerbangan yang digunakan masyarakat dan faktor keselamatan harus jadi nomor satu,” kata dia.

“Salah satu yang penting adalah seluruh sumber daya manusia di maskapai penerbangan itu, harus betul-betul bersih dari narkoba karena ini terkait faktor keselamatan juga,” demikian Dunan.

Purwokerto, (beritairn.com) – Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah pasti akan memperjuangkan hak-hak Parinah, TKW asal Banyumas yang 18 tahun tidak pulang dan tidak dibayar oleh sang majikan. Pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus yang saat ini tengah ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Inggris.

“Dari laporan yang saya terima itu kan masih ditangani oleh KBRI kita, dan intinya itu masih di proses dan harus saya cek dulu perkembanganya karena itu kasusnya di London dan kita tidak punya atase ketenagakerjaan di London, makanya semuanya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh KBRI kita disana,” kata Hanif Dhakiri di Purwokerto, Sabtu (14/4).

Menaker mengatakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Teknologi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi “Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa” (Seri II) di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto.

Dia mengatakan jika setiap kali terjadi permasalahan baik yang terkait dengan kasus perburuhan dan kasus ketenagakerjaan maupun kasus pidana yang dialami tenaga kerja pasti akan ditangani dan didampingi oleh pemerintah.

“Secara prinsip pemerintah pasti akan menangani kasus-kasus seperti ini,” jelasnya.

Parinah, TKW asal Banyumas sudah 18 tahun tidak pulang ke Indonesia selama ini bekerja di London sebagai asisten rumah tangga dirinya tidak pernah menerima bayaran. Dirinya sebelumnya bekerja di Arab Saudi dan dibawa ke London oleh sang majikan yang dia sebut berasal dari Icip, Mesir pada tahun 2001. Meskipun sang majikan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan, tapi saat dirinya meminta uang dan ingin pulang ke Indonesia selalu saja dibilang nanti.

Hingga akhirnya dirinya memberanikan diri untuk membuat surat kepada keluarganya di Indonesia untuk dapat segera bisa pulang ke Indonesia. Usai diselamatkan oleh pihak kepolisian London, kini Parinah dapat kembali ke Indonesia dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Meskipun saat kembali ke Indonesia seluruh hak.