Jakarta, (beritairn.com) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, di Istana Negara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. Apalagi, Presiden menyebut bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.

“Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta jajarannya agar melakukan realisasi anggaran sesegera mungkin. Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen, sedangkan pemerintah daerah sebesar 64 persen.

“Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment. Presiden pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.

“Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden menyebut, hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras.

“Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmoniasasi biar in line semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan. Selain itu, Presiden juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.

“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” tandasnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden kemudian meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024.

Turut mendampingi Presiden dalam acara itu, yaitu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. Hadir pula secara daring para gubernur seluruh Indonesia.(red)

Jakarta, (beritairn.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya digitalisasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Menteri PANRB di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) yang menghadiri Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Jakarta International Velodrome, Jakarta.

“ASN sebagai engine dalam birokrasi harus dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan pendekatan yang paling update. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam layanan pemerintahan sudah merupakan keharusan,” ujar Anas.

Anas mengatakan, perubahan yang saat pesat yang terjadi saat ini karena dua hal besar, yakni perkembangan teknologi dan perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia berharap Korpri mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN, serta membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Anas menekankan, sebagai mesin birokrasi, kinerja ASN sangat menentukan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kondisi birokrasi harus dipastikan dalam keadaan prima sehingga bisa menggerakkan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

“Untuk memastikan kondisi prima tersebut, dibutuhkan ekosistem yang baik, mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan. Korpri ke depan harus terus menjadi pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan dapat terlaksana dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Menteri PANRB kembali menekankan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat.

“Presiden meminta kita semua bergerak dengan dampak yang nyata dirasakan oleh rakyat,” tandasnya.

Dalam acara yang bertajuk “Korprikan Indonesia” ini  dilakukan penyerahan penghargaan Korpri Award 2023 dalam berbagai kategori, penyerahan hadiah Pekan Olahraga Nasional XVI Korpri 2023, dan penyerahan penghargaan kepada Duta Korpri Masa Bakti 2023-2024. Turut hadir dalam acara tersebut Emmanuel Ariananto Waluyo, pegawai Sekretariat Kabinet (Setkab)  yang merupakan Duta Korpri dari Kementerian Sekretariat Negara.(red)

Jakarta, (beritairn.com) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat di seluruh tanah air untuk menggalakkan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi usai menghadiri acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.

“Kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya hari ini saja, tapi akan dilakukan serentak bersama-sama di seluruh provinsi di Indonesia, dalam rangka perubahan iklim, dalam rangka pemanasan global, dalam rangka mengatasi polusi yang sudah kita rasakan nyata terjadi, dan kita rasakan semuanya,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara menyampaikan, memasuki musim penghujan saat ini dapat menjadi momentum untuk melakukan penanaman pohon secara masif.

“Kemarin enggak kita lakukan karena memang masih musim kemarau, ini musim hujan pas Desember ke sana, nanti akan kita lakukan terus-menerus di seluruh provinsi, di seluruh provinsi tidak hanya di Jabodetabek,” ujarnya.

Memasuki musim penghujan, Presiden Jokowi juga mengingatkan jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mewaspadai potensi bencana banjir.

“Semuanya waspada, BNPB, di pusat maupun daerah waspada. Selain itu, saya sekali lagi seluruh mengajak masyarakat untuk menanam pohon apapun di lingkungan masing-masing, pohon apapun,” tandasnya.

Terkait penanaman pohon serentak di Jakarta, Presiden mengungkapkan bahwa penanaman dilakukan di lebih dari 900 titik. Presiden pun mengucapkan apresiasi kepada pihak terkait yang mendukung terlaksananya kegiatan penanaman pohon tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih ini partisipasi banyak perusahaan, banyak asosiasi, saya lihat ada Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP), ada dari REI (Real Estate Indonesia), APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), semua memang kita ingin gerakan bersama-sama,” pungkasnya.(red)