Tangerang Kota, (beritairn.com) – Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang ini, adalah rangkaian kegiatan yang harus dilewati dan harus dijaga bersama. Dalam rangka menjalankan pesta demokrasi, yang sebentar lagi akan ditetapkan pada 22 Mei nanti.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Abdul Karim, saat menghadiri pembukaan rapat Pleno KPU di Ruang KPU lantai III, Jalan Nyimas Melati No.16, Tangerang Kota.
“Saya ucapkan terimakasih atas kegiatan yang dilakukan ini, kita juga patut bersyukur sampe hari ini secara umum di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, terkait stabilitas keamanan masih terjaga dengan aman dan kondusif, “ujarnya.
Dijelaskan Kapolres, pihaknya selaku aparat keamanan mulai dari masa kampanye, kemudian masa pencoblosan, masa perhitungan suara yang cukup sangat melelahkan. Baik dari KPU, Bawaslu aparat TNI-Polri dan rekan-rekan dari partai sendiri sudah sama-sama merasakan bagaimana menjalankan proses ini hingga hari ini.
“Ini merupakan prestasi yang bagus dan maksimal, yang mana kita sudah bisa bersama-sama berkomunikasi dengan baik ditingkat TPS, perhitungam PPK, sampai dengan yang akan kita lakukan di KPU Kota ini, “ungkapnya.
Dirinya yakin dan percaya, perhitungan di tingkat PPK dapat berjalan dengan baik dan lancar karena faktor pengawasan yang dilakukan bersama-sama. Selain itu, dengan adanya PSU dan PSL sebanyak 63 diwilayah Kota Tangerang ini, Menurutnya adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pada KPU dan Bawaslu dan untuk mengaakomodir semua kepentingan rekan-rekan partai.
“Saya tanya bawaslu PSU dan PSL yang paling banyak se-Indonesia adalah wilayah kita. Namun bukan banyaknya tapi bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di PPK dan pengawas partai dan pimpinan partai politik yang sudah menyelenggarakan perhitungan ditingkat PPK berjalan dengan kondusif transparan demokratis terbuka jujurbdan adil, “tukas Kapolres.
Ia berpesan, yang sudah dihitung agar jangan dicedirai dengan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Ini perlu dukungan semua stokeholder penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU dan rekan-rekan partai dan pemerintah daerah TNI-Polri untuk sama-sama mengawal legitimasi KPU.
“Karena kita sudah sepakati dan sudah dituangkan dalam UU Negara Kita, sebagai lembaga independen pemilu. marwah ini harus kita jaga bersama,” pungkas Kapolres.(dvd/red)
