Tangerang Selatan, (beritairn.com) – Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan melalui Bidang Perbendaharaan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Keuangan terkait pengeluaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan itu diikuti 129 Bendahara Pengeluaran Pembantu dari seluruh perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Informasi. Kehadiran narasumber dinilai penting karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerapkan SIPD sebagai aplikasi tunggal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Tangsel, Tomi Hartadi, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami pembaruan fitur SIPD pada 2026.
“Dengan peningkatan pemahaman operator dan bendahara, proses administrasi keuangan diharapkan berjalan lebih efektif dan akuntabel,” demikian keterangan tertulis BKAD Tangsel.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sosialisasi sejumlah fitur baru, di antaranya LS Kontraktual, LS Terlampir, serta Laporan Rekonsiliasi Pajak.
Selain itu, terdapat penambahan fitur pada sub-menu penerimaan seperti pencarian STS dan STBP, LPJ BPP, serta filter sumber penerimaan. Sementara pada menu pengeluaran ditambahkan fitur Laporan Register Pajak/Potongan, Laporan Rekonsiliasi Pajak per Jenis Transaksi, serta pendanaan atau tagging sumber dana.
LS Kontraktual merupakan mekanisme pembayaran belanja daerah langsung ke rekening penyedia berdasarkan kontrak atau surat perintah kerja. Sedangkan LS Terlampir digunakan untuk pembayaran langsung kepada banyak penerima perorangan secara terintegrasi.
BKAD Tangsel menilai pemahaman terhadap fitur-fitur baru tersebut penting untuk meminimalisasi kesalahan dalam proses penginputan data dan pelaporan keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan penggunaan SIPD secara optimal guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan sesuai ketentuan.
