Bogor, (beritairn.com) – Bupati Bogor Ade Yasin ingin komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan PT. Star Energy Geothermal Salak (SEGS) terbangun dengan baik. Hal tersebut dikatakannya pada acara audiensi PT. Star Energy Geothermal Salak (SEGS) dengan Pemkab Bogor di Pendopo Bupati, Cibinong.
“Sebetulnya ini diawali saat kunjungan saya ke Pamijahan untuk evaluasi penerapan PPKM Darurat, ada wartawan yang menanyakan tentang kegiatan pengeboran yang dilakukan SGSE. Saya jawab saya tidak pernah tau ada pengeboran, tidak ada izin pengeboran dan belum ada komunikasi dengan pihak SEGS” terang Ade.
Ade menambahkan, selama dua tahun setengah saya baru berkomunikasi dengan pihak SEGS hari ini. Ini adalah silaturahmi yang pertama kali dalam rangka membahas kegiatan yang dilakukan SEGS di Gunung Salak. Soal perizinan memang semuanya ke pusat, bahkan kita koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat pun tidak pernah tahu. Saya harap minimal ada sosialisasi ke daerah. Ini penting karena aktivitas tersebut adanya di wilayah kita.
“Jadi dalam silaturahmi ini saya ingin tahu apakah ada aktivitas pengeboran lanjutan atau pengeboran lain, setidaknya kan butuh izin. Memang ini ranahnya pusat, tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya tudingan masyarakat soal penyebab terjadinya gempa bumi atau penyebab dari hal-hal lain, kami bisa tau kejelasannya seperti apa, sehingga bisa menenangkan situasi, karena kami tidak ingin masyarakat panik atau marah,” kata Ade Yasin.
Ade menuturkan, dirinya tidak membenarkan sepenuhnya pendapat masyarakat tersebut, karena gempa bumi adalah kejadian alam yang penyebabnya harus diteliti secara saksama. Jadi tidak langsung menyalahkan kegiatan geothermal.
“Dengan adanya komunikasi silaturahmi ini membuka diskusi salah satunya tentang kehati-hatian kita dalam melakukan aktivitas eksplorasi alam” ujar Ade.
Berikutnya, lanjut Ade, soal perhitungan bonus produksi, harus transparan. Seperti apa dan mengapa Kabupaten Bogor dapat sekian, kalau untuk APBD memang tidak berpengaruh tapi tentunya berpengaruh untuk masyarakat sekitar.
“Contohnya di TPAS Galuga, ada bagi hasil dampak atau pembayaran dampak. Sebelum saya jadi bupati, dulu yang terdampak dapat 30% Pemda 70%, sekarang saya balik proporsi nya. Kami sedang buat Peraturan Bupati (Perbup) 70 persen untuk desa artinya masuk ke rekening desa, sementara 30 persen Pemkab,” tandas Bupati Ade Yasin.
Sementara itu, perwakilan Star Energy Geothermal Salak (SEGS), Irwan menjelaskan, ini memang pertemuan resmi pertama dengan Pemkab Bogor mengenai kegiatan operasi kami di Gunung Salak. Dalam silaturahmi secara virtual ini tentunya kami kami akan menerima masukan dan akan meningkatkan lagi koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kepada masyarakat kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi, yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dan desa, mungkin ada distorsi informasi dalam kegiatan tersebut. Terkait perizinan, kami akan perbaiki komunikasi, dan perizinan sudah ditempuh di depan. Ke depan kami akan berkunjung kembali dan berdiskusi lebih intens,” kata Irwan.
Selanjutnya, Irwan menjelaskan, SEGS berpartner dengan Pertamina Geothermal Energy dalam melaksanakan kegiatan operasi di Gunung Salak. Wilayah operasional kami terbagi dua yakni di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Luas area nya masing-masing hampir 50 persen. Kegiatan dimulai sejak tahun 1982, setelah beberapa kali kepemilikan akhirnya saat ini dimiliki SEGS.
“Dari luas wilayah kerja 10.000 HA, hanya sekitar 2 persen yang digunakan kegiatan operasional. Yakni di wilayah sumur maupun jalan akses menuju sumur. Saat ini kapasitas total kami 377 Megawatt, sebagian kami alokasikan kepada PLN untuk kebutuhan listrik di Jawa Bali sebanyak 180 Megawatt.
Ia menambahkan, kegiatan operasional kami ramah lingkungan karena meminimalkan bukaan lahan dengan memasang pipa bertumpuk ke atas. Memang lebih sulit dan lebih mahal dari segi konstruksi, tapi ini komitmen pada lingkungan.
