Ketapang, (beritairn.com) – Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) di ruangan rapat BPKAD Ketapang.
Penandatangan berkas kerjasama antara BPKAD dan UI disaksikan langsung Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Heronimus Tanam. Serta dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Ketapang.
Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan, kerjasama yang dilakukan hari ini sebagai upaya melanjutkan MoU antara Pemda Ketapang dan UI pada Februari 2020 lalu yang meliputi beberapa aspek. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, litbang dan pengelolaan aset daerah.
“Hari ini agenda tindak lanjut kerjasama di bidang pengelolaan aset daerah,” ujar Alexander Wilyo usai kegiatan.
Alex menjelaskan, dengan sudah terjalin kerjasama, BPKAD akan meminta bantuan UI untuk melakukan kajian dari sisi akademis maupun praktis. Tujuannya agar aset daerah yang ada dapat dikelola secara maksimal.
“Pengamanan aset yang kita lakukan saat ini sudah terus membaik, bahkan dapat apresiasi dari KPK. Namun tetap harus dioptimalkan, terutama aset yang memiliki potensi ekonomis guna menambah pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Menurutnya, kinerja dan prestasi BPKAD terhadap pengamanan aset menjadi salah satu pendukung hingga membuat UI tertarik menjalin kerjasama. Dimana pada tahun 2017, aset daerah bersertifkat hanya 18 persen, kemudian di rentang 2017 – 2019 meningkat 60 persen.
Untuk itu, ia berharap dengan telah terjalinnya kerjasama antara BPKAD dan UI maka maka tidak ada lagi aset milik Pemda yang terkesan tidak terdaftar terlebih aset merupakan kekayaan daerah yang semestinya wajib dikelola.
Sementara itu, perwakilan Universitas Indonesia (UI), Junaidi mengatakan, sesuai hasil riset yang dilaksanakan pihaknya, Kabupaten Ketapang memiliki pengamanan aset daerah cukup tinggi jika dibandingkan daerah lain.
“Kita akan bantu riset untuk optimalisasinya. Termasuk membantu strategi apa yang bisa dilakukan sesuai data yang kita punya,” imbuhnya.
Junaidi menilai, jika Kabupaten Ketapang berhasil mengamankan aset dan optimalisasinya, maka PAD dapat meningkat. PAD yang meningkat tentu berdampak pada rendahnya tingkat ketergantungan ke Pemerintah Pusat.
“Kerjasama seperti ini juga ada dibeberapa daerah, termasuk Banggai Sulawesi Tengah dan Sukabumi Jawa Barat. Khusus di Kalimantan Barat baru Ketapang,” paparya.
