
Banten, (beritairn.com) – Penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Banten.
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan sekitar Ujung Kulon masuk dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan. Penetapan perairan Ujung Kulon sebagai WUP melalui Kepmen ESDM No. 65.K/MB.01/MB.B/2026 bukanlah sekadar kelalaian administratif, melainkan karpet merah hukum bagi rezim ekstraktif untuk mengkomodifikasi benteng pertahanan ekologi terakhir Banten. Logika teknokratis yang menyatakan WUP belum tentu menjadi izin tambang adalah retorika penyesatan publik untuk menutupi tahapan pemodelan kapital ekosida.
Di sisi lain GMNI BANTEN menilai, publik juga dihadapkan pada wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Bagi GMNI BANTEN yang diketuai oleh Bung Zein Nasution, menegaskan bahwa wacana translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo adalah trik pembersihan ruang demi mengosongkan perairan Ujung Kulon dari beban status konservasi. Pemerintah memainkan peran sebagai pelindung satwa, padahal tengah bersiap melegitimasi pengerukan sumber daya alam oleh oligarki pertambangan. Ini adalah bentuk kapitalisme lingkungan yang sangat nyata!.
Badak Jawa juga bukan sekadar simbol pariwisata, melainkan bagian dari kekayaan ekologis dan identitas banten pada khususnya yang wajib dilindungi. Berdasarkan ajaran Marhaenisme, bumi, air, dan kekayaan alam adalah alat produksi kolektif rakyat yang wajib dilindungi dari penetrasi kapitalisme ekstraktif. Mengorbankan Ujung Kulon demi industri tambang bukan hanya mengancam punahnya Badak Jawa, tetapi juga merupakan penindasan struktural atas ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir Banten.
Berdikari, sebagaimana yang dicita-citakan Bung Karno tidak akan pernah terwujud selama keputusan tata ruang dibuat untuk melayani oligarki pertambangan dan memiskinkan secara ekologis rakyat Banten.
Oleh karena itu, GMNI Provinsi Banten memandang perlu adanya keterbukaan dan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan WUP di sekitar kawasan Ujung Kulon. Jangan sampai kebijakan sektoral berjalan tanpa sinkronisasi dengan kepentingan konservasi, perlindungan ekosistem laut, dan keberlangsungan habitat Badak Jawa. Dengan itu kami mendesak beberapa tuntutan:
1. Mendesak Menteri ESDM untuk membatalkan dan mencabut serta-merta penetapan perairan Ujung Kulon dari Delineasi Wilayah Usaha Pertambangan atau WUP dalam Kepmen ESDM No. 65.K/2026. Stop komodifikasi kawasan penyangga konservasi demi modal ekstraktif!
2. Menolak tegas segala bentuk ekspansi pertambangan di wilayah Banten dan menuntut Pemerintah Pusat bersama Pemprov Banten menghentikan subordinasi tata ruang di bawah kepentingan oligarki tambang
3. Mendesak Kementerian Kehutanan hentikan manuver translokasi Badak Jawa yang berkedok konservasi!. Pulihkan dan amankan rumah asli Badak Jawa dari ancaman aneksasi industri.
4. Menjamin hak veto ekologis masyarakat lokal, nelayan, dan rakyat Banten atas setiap kebijakan tata ruang. Pembangunan tidak boleh berjalan di atas perampasan hak atas ruang hidup rakyat!
5. Menuntut penghentian total seluruh aktivitas yang mengancam biodiversitas dan daya dukung lingkungan Ujung Kulon demi keselamatan generasi mendatang.
GMNI Banten menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar manuver teknis memindahkan Badak Jawa dari satu kawasan ke kawasan lain. Akar persoalannya adalah kegagalan struktural pemerintah dalam mempertahankan benteng ekologi dan menjamin keselamatan ruang hidup keanekaragaman hayati Indonesia.
Pemerintah tidak boleh bersikap bermuka dua dengan sibuk mementaskan penyelamatan Badak Jawa ke tempat baru, sementara di saat yang sama membiarkan rumah asli tempat mereka hidup dianjlokkan ke pasar modal pertambangan.
Ujung Kulon bukan hamparan peta transaksi komoditas apalagi bancakan kapitalis! Ujung Kulon adalah benteng terakhir kehidupan yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan kepentingan akumulasi modal sesaat,” tegas Bung Zein Nasution menutup peryataan sikapnya.





Leave a Reply