
Tangerang Selatan, (beritairn.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menetapkan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2026/2027 yang digelar di Gedung DPRD Tangsel, Setu, Kota Tangerang Selatan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos. Dalam pembukaannya, Wanto menyampaikan bahwa pengesahan rencana kerja ini merupakan hasil dari penyelarasan intensif yang dilakukan oleh pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD bersama jajaran Sekretariat DPRD.
“Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2027 ini telah melalui pembahasan pada Rapat Pimpinan tanggal 20 Juli 2026 serta Rapat Badan Musyawarah pada 10 September 2026, yang diselaraskan oleh Sekretaris DPRD beserta jajarannya,” ujar Wanto.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPRD Kota Tangsel, H. Abdul Aziz, AM, S.T., M.T., membacakan secara rinci Rencana Kerja DPRD TA 2027. Ia menjelaskan bahwa rencana kerja ini disusun berdasarkan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penyelarasannya pun disesuaikan dengan agenda kerja serta program dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD (AKD).
Rencana kerja yang telah ditetapkan tersebut nantinya dituangkan ke dalam Keputusan DPRD Kota Tangsel sebagai pedoman resmi pelaksanaan kegiatan kelembagaan sepanjang Tahun Anggaran 2027.
Beberapa agenda prioritas yang tercantum dalam dokumen tersebut mencakup:
Fungsi Legislasi: Pembentukan berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan DPRD.
Fungsi Anggaran: Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana APBD 2027.
Fungsi Pengawasan: Pengawasan berkala terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengembangan Kelembagaan: Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD.
Penetapan Rencana Kerja TA 2027 ini menjadi langkah strategis DPRD Kota Tangsel untuk memastikan seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan dapat berjalan secara terencana, terukur, dan akuntabel demi kemajuan daerah.(Red)







Leave a Reply