Ketapang, (beritairn.com) – Mempringati hari ulang tahun ke 62 Pemerintah Provinsi kalimantan Barat, Pemkab ketapang melaksanakan apel upacara pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) dipimpin Inspektur upacara oleh Sekda Farhan SE M.si. Serta sambutan oleh Gubernur Kalimantan Barat.
Apel yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ketapang Senin (28/1) diikuti oleh FORKOPIMDA, Kepala SOPD, peserta yang mengikuti apel berpakaian adat khas suku-suku yang ada di Kalimantan Barat, adapun unsur TNI, Polri, PNS, Mahasiswa, pelajar, dan ormas ikut dalam apel tersebut.
Inspektur upacara Sekda Farhan yang membacakan sambutan Gubernur Sutarmiji mengatakan, ” Capaian pembangunan hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan. oleh karena itu, menunurutya kewajiban kita adalah melanjutkan dan meningkatkan kualitas pembangunan itu dalam semua aspek. Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah provinsi Kalimantan Barat 2019-2024,” sambutan Gubernur Sutarmiji yang dibacakan Sekda Farhan.
Perayaan HUTke 62 pemerintah provinsi tahun 2019, mengusung tema “ Dengan semangat HUT ke 62 pemerintah provinsi Kalimantan Barat, kita mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas menuju kalimantan barat sejahtera dan berdaya saing”. Ucapnya.
Disebutkan Sekda Farhan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas adalah cara menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dengan 4 (empat) indikator terpenting yaitu ,transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sebagai unsur yang utama.
Adapun prinsip transparansi, yaitu suatu prinsip, bahwa dalam mengelola,menjalankan Pemerintahan bersifat terbuka dengan harapan, informasi dapat diakses oleh pihak luar, masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah daerah.
“ Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran perangkat pemerintahan sipil maupun militer, eksekutif, yudikatif dan legislatif di provinsi kalimantan barat agar memberikan akses keterbukaan informasi publik akan aktivitas urusan yang dilaksanakan “ ujar Sekda Farhan.
Oleh karena itu informasi tersebut harus disertai dengan kelengkapan data, ketersedian layanan, prosedur layanan yang terukur dan ketepatan waktu, dan juga target capaian yang ingin dicapai.
Dengan adanya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, menurutnya masyarakat dapat merasakan dapat manfaat, melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah dan pada akhirnya akan mendorong partisipasi dari semua pihak.
Dalam sambutan yang disampaikan Sekda Gubernur juga ingatkan kembali kepaada perangkat daerah yang masih mendapatkan raport merah, untuk berpacu dalam memperbaikinya, sebagaimana telah disampaikan pada kesempatan lalu.(wan/red)
