Semarang, (beritairn.com) – Ratusan buruh tani dan petani dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tani Peduli Perubahan (AMPERA) Jawa Tengah menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dijadikan ruang refleksi bagi buruh tani dan petani di Jawa Tengah
Aksi yang di mulai longmarch dari Patung Kuda menuju kantor Gubernur ini, massa aksi sambil meneriakkan penolakan adanya program pemerintah terkait Kartu Tani yang dirasa hanya menyusahkan petani saja. Kartu tani yang dikeluarkan oleh pemerintah jawa tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo kala itu, nyata tidak mendukung petani dalam produksi. “Kartu tani rupanya justru menambah persoalan bagi petani,” Tutur Y.M. Hanafi Koordinator Lapangan Aksi dalam releas yang pada selasa, 8/5/2018
Dijelaskannya, Pupuk yang menjadi kebutuhan pokok dalam produksi petani, harusnya dipermudah dalam mendapatkannya, tidak dipersulit dan di buat njlimet terkait administrasi seperti ini. Selain itu, dalam prasyarat mendapatkan pupuk para petani diharuskan mempunyai tabungan di bank.
Hanafi membeberkan, Jika petani tidak mempunyai tabungan tersebut, maka petani tidak bisa mendapatkan pupuk dan belum lagi syarat lain mendapatkan kartu tani, petani harus menunjukkan surat tanah/sertifikat tanah atau surat pajak tanah sebagai acuan untuk RDKK. Lha, bagaimana nasib petani yang menggarap lahan perhutani atau menyewa yang orang jauh dari desa tersebut? Pupuk, Bibit dan pasca panen merupakan instrument penting dalam produksi, maka hendaknya petani dipermudah dalam mendapatkannya.
Lebih jauh hanafi mengatakan, Apalagi melihat peran penting dan besarnya tanggungjawab petani dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dalam hal ini pangan, lebih-lebih Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia.
“Jawa tengah dapat memproduksi padi sebanyak 11,42 juta ton atau 14% dari total produksi nasional (Data Boks 2017). Harusnya pemerintah mengeluarkan program yang meringankan beban petani,” ujarnya.
Bukan program yang menyusahkan petani seperti kartu tani ini. “Maka dari itu, kami dari Aliansi Masyarakat Tani Peduli Perubahan (AMPERA) Jawa Tengah menolak kartu tani yang dikeluarkan dimasa kepemimpinan Gangjar Pranowo dan meminta pemerintah untuk mencabut kartu tani dengan alasan di atas tersebut,” tandas Y.M. Hanafi Koordinator Aksi.
