Ketapang, (beritairn.com) – Bupati Ketapang Martin Rantan mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk tetap bekerja sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang beberapa hal yang telah digariskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam suratnya kepada semua kepala daerah tanggal 31 Desember 2018,” katanya saat acara rapat evaluasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2019, di ruang rapat utama kantor Bupati.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Ketapang tersebut, pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau yang sejenisnya, tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan akibat hukum.
“Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah harus terbebas dari praktik gratifikasi, suap liar dan pemerasan,” tegas Martin.
Ia juga mengingatkan setiap penyelenggaraan negara pegawai negeri di daerah mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugas.
