Tangerang Selatan, (beritairn.com) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) adalah BPN pertama di Provinsi Banten yang mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) eksternal di Kantor BPN Tangsel.
Dalam pencanangan ini, turut hadir Inspektur Jenderal ATR/BPN Sunraizal, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng, Kepala Kantor BPN Tangsel Wartomo, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangsel Bima Suprayoga dan jajaran BPN lainnya.
Menurut Kakanwil BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng, BPN Tangsel adalah kantor pertama se-Banten yang sudah siap dan ini sudah tuntutan zaman dan mau gak mau, harus dilaksanakan untuk menjadi kantor atau instansi yang diharapkan masyarakat.
“Banten nomor 2 terbesar target Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) setelah DKI Jakarta. Lebih dari 266.000 sertifikat telah terbit, sisanya gak sampai 5 persen lagi, hanya tinggal penyelesaian. Sisanya karena tidak ada orang atau sebagainya dan PTSL di Banten akan berakhir,” ungkapnya.
Adanya hal ini, ia berharap agar pelayanan di Kantor Tanah (kantah) Tangsel dapat berintegritas, sehingga setelah ini bisa dilakukan loka karya pengelolaan pengaduan berbasis masyarakat.
“Nanti kita undang mantan pengguna layanan dan keluhannya akan kita tampung. Oleh sebab itu, perlunya pencanangan ini agar bisa dilihat dan bisa dievaluasi oleh teman-teman semua, terutama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang saya harapkan bisa memberikan energi positif,” jelas Tenri.
Pihaknya yakin, untuk menjadi WBK/WBBM, semua sudah siap. Namun hal demikian tentunya tidak bisa dilakukan sendiri dan harus secara bertahap, kemudian harus diikuti oleh kantor BPN yang lain.
Sementara Kepala Kantor BPN Tangsel, Wartomo yang telah mengucapkan ikrar yang diikuti oleh puluhan karyawan BPN Tangsel mengatakan, pencanangan yang dilandasi dengan Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diharapkan penerapannya pada ranah yang memiliki layanan publik.
“Oleh sebab itu, kita merasa terpanggil dan ada kewajiban yang menuju reformasi dan birokrasi yang bersih dan siap melayani untuk kepentingan publik transparan yang tepat. Kami berharap bisa menjadi langkah awal di dalam jajaran untuk merubah paradigma yang lama ke paradigma yang baru,” pungkasnya.
Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengatakan, membangun individu-individu yang akan menjadi role model atau agen perubahan dalam menegakkan integritas merupakan hal yang sangat penting.
Pembentukan tunas integritas adalah bagian dari upaya untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam birokrasi. tunas integritas harus mampu memainkan perannya dan menunjukkan eksistensinya.
“Saya adalah saksi dan notaris yang milih-milih klien. Saya tahu persis bagaimana mengurus sertifikat sangat susah. Saya berusaha memperbaiki di Lurah dan Camat. Karena itu adalah rezeki tertentu. Tapi ada program prona dan ada titipan agar prona diperbanyak,” jelasnya.
Bagaimana reformasi agraria terjadi saat adanya program sertifikat prona, kepastian hukum dan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak dan halal.
“Secara khusus, saya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap upaya kita dalam membangun dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membangun integritas dalam birokrasi,” jelasnya.
Airin berharap, adanya kegiatan ini apa yang ingin dicapai oleh BPN Tangsel dapat tercapai dengan baik dan ia ingin menyampaikan bahwa bekerja lebih dari sekedar bagaimana kita mencari penghasilan, bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita dan bagaimana kita memainkan peran dalam masyarakat.
“Bekerja adalah ibadah, bekerja adalah wujud dari peran kita sebagai makhluk yang memiliki keimanan kepada-nya. Berangkat dari sini Insya Allah kita akan diberikan banyak kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan aktifitas kita sehari-hari,” ungkapnya.(dvd/red)
