Ketapang, (
Mewakili Bupati Ketapang Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025, di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian LH RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.H., M.Hum., Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama jajaran Forkompimda Provinsi Kalimantan Barat hadir dalam agenda rapat koordinasi ini berjalan dengan diskusi serta tanya jawab dilakukan oleh perwakilan darrah masing-masing tentang Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.
Gubernur Kalimantan Barat menyambut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepala BNPB, mengapresiasi kehadiran mereka sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Saat ini Kalbar memasuki musim kemarau yang dipengaruhi El Nino, membawa tantangan besar berupa peningkatan risiko karhutla. Prakiraan BMKG menunjukkan curah hujan rendah di sebagian besar wilayah dari Juli hingga September 2025, memperbesar potensi karhutla yang sudah mulai terjadi.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian LH RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.H., M.Hum. menegaskan pentingnya keseriusan semua pihak di Kalimantan Barat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengungkapkan bahwa El Nino 2019 menyebabkan kebakaran seluas 1,6 juta hektare akibat belum adanya teknologi modifikasi cuaca (OMC).
Namun sejak 2023, berkat OMC dan dukungan BNPB melalui Bonter Bending 2, kebakaran dapat ditekan meski El Nino lebih berat. Kalbar tercatat sebagai provinsi dengan kebakaran terluas kedua setelah Kalsel, mencapai 100.000 hektare.(red)
