Ketapang, (beritairn.com) – Seketaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, S.Sos.,M.Si, Memimpin Rapat Evaluasi Lanjutan SPPG (Sistem Penyediaan Pangan Gratis) Tim Wilayah Kalbar dan Satker Sarana Prasarana KemenPU Kalbar., bertempat di Ruang Rapat Kepala BAPPEDA Kab. Ketapang.
Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menggelar serangkaian rapat lanjutan evaluasi Program Sistem Penyediaan Pangan Gratis (SPPG). Rapat yang berlangsung dalam tiga tahap ini membahas secara menyeluruh kesiapan infrastruktur, kelayakan lahan, sinkronisasi data penerima manfaat, hingga dukungan sarana pendidikan dan kesehatan.
Pada rapat pertama, tim memaparkan hasil survei terhadap beberapa alternatif lokasi dapur umum, yakni di Kecamatan Benua Kayong (SKB), Simpang Hulu, dan Tumbang Titi. Ketiga lokasi dinilai memenuhi kriteria dasar sesuai arahan kementerian, meskipun terdapat catatan teknis seperti akses jalan yang perlu diperlebar dan kesiapan sarana listrik serta air bersih.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah juga menyiapkan alternatif lahan di Kecamatan Delta Pawan yang merupakan aset Dinas Pertanian. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program jika salah satu lokasi utama dinyatakan tidak layak.
Rapat ini menyoroti data penerima manfaat program yang telah mencapai sekitar 40% dari total murid di Kabupaten Ketapang. Meski demikian, ditemukan sejumlah kendala teknis, terutama pada pengelolaan limbah dapur, penataan ulang lokasi yang belum sesuai standar higienis, serta keterbatasan distribusi di wilayah terpencil.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mempertimbangkan penerapan konsep dapur satelit yang memungkinkan pelayanan menjangkau ibu hamil, balita, dan peserta didik di wilayah jauh dari pusat distribusi. Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya sinkronisasi data lintas sektor, termasuk jumlah peserta didik, ibu hamil, balita, hingga titik koordinat sekolah, agar perencanaan lebih tepat sasaran.(red)
