Ketapang, (beritairn.com) – Wakil Bupati Ketapang, Drs H. Suprapto S, didampingi Asisten II Setda Ketapang, Drs H.Marwannoor MM, dan Kepala Bappeda Ketapang, Harto SE, M.Si mengikuti pembukaan Musrenbangnas 2020 rencana kerja pemerintah tahun 2021 dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Dengan fokus pemulihan industri, pariwisata dan investasi, serta reformasi pada sistem kesehatan nasional, sistem jaring pengaman sosial, dan sistem ketahanan bencana, Teleconference melalui aplikasi zoom, Kamis (30/4/2020) bersama kementerian PPN/Bappenas RI.
Wakil Bupati Ketapang mengikuti pembukaan Musrenbangnas melalui Teleconference di ruang Network Operation Centre (NOC) Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam pembukaan melalui telekonferensi.
“Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, tema RKAP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” ujarnya.
Suharso menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional. Wabah tersebut berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.
Pandemi itu, urainya, menyebabkan adanya koreksi cukup tajam terhadap sasaran ekonomi pada 2020. Bahkan wabah ini berpengaruh pada kondisi ekonomi 2021.
“Dampak lainnya adalah berkurangnya pembiayaan pembangunan 2020 akibat pengalihan pembiayaan ke Covid-19,” jelasnya.
Dengan mempertimbangkan asusmi bahwa pandemi bisa berakhir dalam waktu dekat pada tahun ini, Suharso mengatakan skenario agenda pemulihan ekonomi setelah Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKAP 2021.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musrenbangnas 2020 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2021.
Forum tahunan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas ini bertujuan untuk menyampaikan informasi arah prioritas pembangunan nasional satu tahun ke depan kepada seluruh pemangku kepentingan.