Pj Sekda Ketapang, Drs Heronimus Tanam ME, mewakili Bupati Ketapang membuka sosialisasi sosialisasi survey penyusunan disagregasi PMTB Kabupaten Ketapang tahun 2018
Ketapang, (beritarn.com) – Survey PMTB merupakan salah satu sumber data strategis untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi investasi fisik. Data disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjadi bekal pemerintah dalan merumuskan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan iklim investasi agar daya saing usaha tinggi dan tenaga kerja terserap dengan baik
Untuk mendapat strategis, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi survey penyusunan disagregasi PMTB Kabupaten Ketapang tahun 2018. Sosialisasi ini dibuka Bupati Ketapang yang diwakili Pj Sekda Ketapang, Drs Heronimus Tanam ME, Kamis (12/4) di salah satu Hotel Ketapang.
“Keadaan perekonomian suatu Negara setidaknya ditentukan oleh dua factor produksi , yaitu tenaga kerja dan dan barang modal, kedua factor produksi ini secara bersama-sama akan mengerakan factor ekonomi lainnya untuk mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa,” tegas Pj Sekda Ketapang.
Keberadaan barang modal seperti bangunan, peralatan mesin dan kendaraan, diterangkan tentu akan semakin mempercepat proses produksi sehingga secara otomatis penambahan barang modal melalui kegiatan investasi, akan dapat menjadi factor pendorong dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi.Kajian tentang pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dimaksudkan untuk mengetahui penambahan dan pengurangan asset tetap, pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu.
Pj Sekda Ketapang menyebutkan salah satu prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 adalah pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan proyek prioritasnya adalah penguatan data dan informasi investasi. Data terkait investasi yang dikumpulkan oleh badan pusat statistic (BPS) setiap tahunnya selama ini tercermin dari nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Namun permasalahan yang terjadi saat ini adalah ketersediaan data PMTB. Sebagai indicator tingkat investasi dianggap belum dapat menjelaskan secara rinci dan lengkap.
Hal ini berdampak pada sulitnya pemerintah melakuian evaluasi dan mengukur kontribusi investor dalam capaian pembangunan setiap tahunnya,” katanya.
Karena itu, melalui kegiatan disagregasi PMTB 2018 ini, diharapkan akan didapatkan data PMTB yang jauh lebih lengkap dan komprehensiff. Dengan tersedianya data PMTB yang lebih baik terperinci, maka diharapkan nantinya akan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan , meningkatkan investasi , mempermudah investor dalam berusaha serta, membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.
“Saya imbau kepada jajaran SKPD, perusahaan maupun perbankan, untuk memberikan data secara lengkap, sebagai bentuk dukungan pada kegiatan survey penyusunan disagregasi PMTB tahun 2018 , sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dibidang ekonomi dan investasi.,” ucap Heronimus Tanam.(Ridwan/irn.com)